Permasalahan ekonomi
yang dihadapi di Indonesia merupakan masalah yang belum dapat diatasi secara
maksimal hingga sekarang ini. Disini saya akan membahas masalah perekonomian
Indonesia di bagian timur, yaitu Papua. Salah satu isu masalah dalam
perekonomian yaitu banyaknya pengangguran. Pembangunan ekonomi suatu daerah
tidak terlepas dari masalah pengangguran dan masalah tenaga kerja, seperti yang
kita ketahui bahwa tenaga kerja merupakan salah satu faktor terpenting selain
modal dalam mempengaruhi dan menentukan output, dalam hal ini pertumbuhan
ekonomi daerah. Isu pengangguran di Provinsi Papua dari tahun ke tahun terus
memanas dan sering kali dipandang sebelah mata oleh Pemerintah daerah karena
“mungkin” dampak negatif dari pengangguran itu sendiri tidak terlalu besar
seperti keadaan umumnya yang terjadi di kota-kota besar di Indonesia katakanlah
misalnya tindakan kriminalitas.
Papua, satu kata yang mengingatkan kita pada satu
provinsi paling timur di Negara Kesatuan Republik Indonesia.Provinsi yang
memiliki sumber daya alam yang sangat melimpah di seluruh daratannya. Provinsi
yang kaya akan bahan tambang dan kecantikan panorama bawah lautnya yang sangat
memukau. Keindahan alam, kekayaan sumber daya alam, hutan yang lebat,
masyarakat yang sangat ramah dan masih menjunjung nilai-nilai budaya adalah
salah satu daya tarik Papua dibandingkan dengan provinsi-provinsi lainnya di
Indonesia.
Namun sayang, dari begitu banyaknya kelebihan-kelebihan
yang dimiliki oleh tanah yang kaya tersebut terdapat berbagai masalah yang
belum diselesaikan. Sebagai contoh adalah masalah dalam pertumbuhan
perekonomian. Disaat semua daerah di Indonesia menikmati kesejahteraan,
masyarakat Papua masih harus bekerja keras untuk mempertahankan hidup di tanah
yang memiliki sumber daya yang sangat melimpah. Mereka masih berkutat dengan
kehidupan mereka yang jauh dari kata berkecukupan.
Ketidakadilan adalah kata yang tepat untuk mewakil
perasaan warga Papua yang hidup di negeri ini. Banyak ketidakadilan yang dengan
sangat jelas diperlihatkan oleh pemerintah dalam hal pembangunan daerah.
Pemerintah terkesan tidak mau tahu akan pembangunan di Provinsi Papua. Ada
banyak permasalahan yang dialami oleh warga Papua, diantaranya adalah
kemiskinan, kesehatan, pembangunan infrastruktur, pendidikan, keterisolasian,
dan penagguran.
Pemerintah daerah Provinsi Papua pernah berjanji akan
lebih serius menuntaskan masalah kesejahteraan dan perekonomian masyarakat asli
Papua. Jika dilihat dalam laporan BPS Provinsi Papua jumlah pengangguran tahun
2009 bulan Februari jumlahnya sebesar 21.54% dari total jumlah penduduk,
sedangkan jumlah yang bekerja adalah 424.82 ribu juta jiwa dari total populasi,
dan pengangguran terbuka 4,83%. Hal ini menunjukan bahwa sebagian dari total populasi
penduduk di Provinsi Papua sebagian besar menganggur. Sektor ekonomi yang
paling sedikit menyerap tenaga kerja adalah sektor perdagangan (BPS Provinsi
Papua tahun 2009) hal ini disebabkan karena sebagian besar masyarakat pribumi
lebih memilih menjadi PNS dibandingkan menjadi seorang wirausaha sebab sektor
ekonomi telah dikuasai oleh non Papua. Sedangkan sektor yang paling banyak
menyerap tenaga kerja adalah sektor pertanian yaitu kurang lebih 75.0% dari
total penduduk yang bekerja.
Salah satu faktor penyebabnya adalah sumber daya manusia
yang minim sehingga kreatifitas dan inovatif masyarakat juga minim. Masyarakat
hanya menunggu dan terus menunggu pekerjaan dari Pemerintah (menjadi PNS), jika
seorang mahasiswa yang telah menjadi sarjana, dia akan memilih untuk menganggur
sementara waktu (pengangguran friksional) sampai SK PNS didapatkan, sementara
jumlah PNS yang diminta sedikit dan diramaikan dengan praktik-praktik
kecurangan yang terjadi sehingga peluang untuk menjadi PNS minim maka
pengangguran terus bertambah, sementara mereka tidak memilih untuk terjun dalam
dunia bisnis atau mencoba sesuatu yang baru dan hanya memberikan kesempatan
bagi non pribumi untuk menguasai sektor tersebut. Dan akhirnya munculah
pemikiran-pemikiran negatif terhadap saudara-saudara non pribumi dan merasa
miskin di tanah sendiri padahal peluang terbuka lebar untuk melakukan hal itu.
Lalu bagaimana menyelesaikan masalah tersebut? Jika
dilihat dari datanya, pengangguran di sektor perdagangan lebih tinggi. Hal ini
berarti pemerintah harus melakukan sesuatu untuk mengurangi jumlah tersebut. Menurut
saya, pemerintah perlu membuat beberapa kebijakan, seperti membuka sekolah
kursus keterampilan yang bersifat informal dengan tujuan dan harapan
meningkatkan skill kewirausahaan khususnya masyarakat pribumi yang menganggur,
pemerintah membuat peraturan daerah yang membatasi surat izin usaha tidak
terlalu banyak guna memberi peluang dan ruang gerak kepada mereka yang setelah
selesai mendapatkan bimbingan dan keterampilan kewirausahaan tersebut, dan
kemudahan dalam mendapatkan bantuan dana kredit dari Bank yang telah ditunjuk
oleh pemerintah daerah. Hal tersebut lebih baik bila dibandingkan dengan
meningkatkan investasi, khususnya investasi pada sektor riil. Memang benar,
investasi akan menarik banyak tenaga kerja, dan akan mempengaruhi pengangguran
menjadi turun, tetapi melihat skill dan keterampilan masyarakat yang masih
minim, dan dihadapkan oleh berbagai masalah lain, seperti peraturan-peraturan
daerah yang menghambat aksesnya investasi, dan masalah separatisme yang
memberikan rasa kurang aman oleh para investor. Sehingga dengan demikian
pengangguran di Tanah Papua akan berkurang dan pembangunan ekonomi akan terjadi
tidak hanya pertumbuhan ekonomi.
Pada tahun 2011 seorang Menteri Badan Perencanaan dan
Pembangunan Nasional Armida Alisjahbana mengatakan berdasarkan hasil riset
terakhir, predikat daerah termiskin di Indonesia masih dipegang Papua. “Tingkat
kemiskinan di daerah Papua sebesar 31,11 persen. Adapun tingkat kemiskinan
nasional saat ini adalah 11,96 persen,” ujar saat ditemui di Kementerian
Bappenas. Armida mengatakan, ada beberapa faktor yang menyebabkan Papua masih
memiliki tingkat kemiskinan yang tinggi. Salah satunya adalah faktor
konektivitas. Berdasarkan faktor konektivitas, Papua masih tergolong susah
dijangkau sehingga aktivitas dan pertumbuhan ekonomi di sana tergolong susah
berkembang. Faktor lainnya, kata Armida, adalah masalah tingkat isolasi. Ada
beberapa daerah di Papua yang terisolasi dari peradaban, sehingga pertumbuhan
ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di sana tidak merata. “Di Papua, daerah
yang makmur adalah yang lebih dekat ke laut atau pesisir pantai. Di daerah
pegunungan, tingkat kemiskinannya masih tinggi. Kesejahteraan di sana perlu
diratakan dan itulah yang pemerintah lagi upayakan,” ucap Armida. Saat
ditanyakan bagaimana Armida akan memecahkan masalah kemiskinan di Papua, ia
mengatakan pemerintah sudah menyiapkan program MP3KI. MP3KI atau Masterplan
Percepatan dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan Indonesia adalah program yang
berupaya menanggulangi masalah kemiskinan di tingkat nasional dengan
mengedepankan pembangunan infrastruktur, industrialisasi pedesaan, dan
pengembangan kegiatan. Armida sendiri mengatakan bahwa Bappenas telah
menyiapkan peta pembangunan proyek-proyek infrastruktur baru di wilayah timur,
terutama Papua. Beberapa yang direncanakan adalah pembangunan infrastruktur
berupa bandara dan pelabuhan laut. Hal itu, salah satunya, untuk memecahkan
masalah konektivitas.
Selain itu, masih mandegnya perekonomian Papua ditengarai
bukan karena faktor keamanan. DPR Papua menilai, salah satu penyebab tak
berkembangnya perekonomian Papua karena akses transportasi. “Untuk itu akses
transportasi harus dibuka. Perlu ada bandara dan pelabuhan internasional di Papua
guna memperpendek rentan kendali dari dan keluar Papua. Kalau selama ini
dikatakan faktor keamanan, saya rasa bukan itu, Kita lihat di PNG lebih rawan.
Tingkat kriminalnya lebih tinggi. Tapi investasi mereka lebih maju. Ekonomi
mereka lebih maju.”, kata Yunus Wonda. Menurutnya, jangan hanya melihat Papua
dari sisi politik semata, karena selalu akan dikaitkan dengan berbagai hal
termasuk masalah keamanan. “Jadi satu hal saja, yaitu keterisolasian. Akses
harus dibuka. Jangan kita hanya melihat konsep Papua dari sisi politik, karena
ini tidak akan menyelesaikan masalah,” ujarnya. Kata Yunus Wonda, sebesar
apapun dana yang digelontorkan ke Papua, tidak akan bisa merubah Papua, kecuali
keterisolasian dibuka. Selama ini investor dari luar negeri enggan masuk ke
Papua karena jarak yang ditempuh cukup jauh. “ Jadi jangan melihat dari satu
sisi saja. Kalau saja di Papua ada bandara internasional yang bisa melakukan
penerbangan langsung dari Papua ke negara terdekat atau sebaliknya, saya yakin
banyak investor yang melirik Papua. Selama ini kan dirasa Papua itu cukup jauh
karena kalau mau ke atau dari Papua harus ke Jakarta terlebih dahulu,” ujar
Yunus Wonda.
Sebagai negara yang berkembang, Indonesia terus membenahi
sistem pendidikannya agar lebih berkualitas. Namun, sistem pendidikan yang
tidak merata hingga saat ini masih menjadi tugas yang harus dituntaskan oleh
masyarakat Indonesia. Pendidikan yang hanya berpusat di kota-kota besar semakin
membuat sistem pendidikan di daerah-daerah menjadi semakin terpuruk, salah
satunya adalah Indonesia bagian paling timur yaitu Papua. Perkembangan
pendidikan di Papua dinilai belum berjalan maksimal sehingga rendahnya tingkat
pendidikan rata-rata masyarakat Papua menjadi akar permasalahan yang berdampak
pada persoalan lain yakni politik, sosial dan yang kita bahas yaitu ekonomi.
Provinsi yang mayoritas penduduknya suku Asmat ini masih terbelakang dalam hal
sistem pendidikannya. Salah satu penyebab rendahnya kualitas pendidikan karena
belum banyak stimulasi (rangsangan) yang diberikan secara sengaja sejak anak
masih usia dini. Anak-anak di Papua lebih banyak berkembang alami tanpa
diperkenalkan dengan wahana edukasi, misalnya seperti bersekolah. Anak-anak di
Papua, terutama masa-masa usia emas (3-5 tahun) dibiarkan tumbuh tanpa diajarkan
tentang pendidikan. Berbeda dengan Provinsi lainnya di Indonesia yang sudah
mendirikan PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) guna menstimulasi otak anak.
Jangankan PAUD, usia normal untuk sekolah yakni 6-7 tahun saja mereka tidak mau
untuk memasuki bangku SD. Hal ini bisa terjadi karena kesadaran dari orang tua
dan dari segi fasilitas pendidikan di Papua itu sendiri.
Salah satu program yang bisa dilakukan agar pendidikan di
Papua lebih baik yaitu dengan mendirikan PAUD di berbagai daerah. Minimal satu
daerah dengan satu PAUD. Pembangunan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) terpadu
di setiap daerah adalah hal yang mutlak dilakukan. Keberadaan PAUD berfungsi
membina, menumbuhkan, dan mengembangkan seluruh potensi anak usia din secara
optimal (pendidikan, kesehatan, dan iman) sehingga terbentuk perilaku dan
kemampuan dasar sesuai dengan tahap perkembangannya agar memiliki kesiapan
untuk memasuki pendidikan selanjutnya. Kondisi gedung-gedung sekolah yang cukup
miris di Papua juga turut membuktikan bahwa pendidikan di Provinsi ini masih
jauh tertinggal. Fasilitas sekolah seadanya dengan tenda-tenda dan bangku yang
tidak layak masih perlu diperhatikan. Selain itu, rendahnya kualitas pengajar
dan sarana prasarana yang belum memadai menjadi penghambat peningkatan kualitas
pendidikan di Papua.
Untuk
memajukan pendidikan di Papua dibutuhkan komponen semua pihak. Tidak hanya dari pemerintah, masyarakat yang belum
sadar arti penting pendidikan juga menjadi salah satu penghambat. Padahal
pendidikan merupakan modal dasar suatu bangsa untuk mengubah
perekonomiannya.Dengan adanya generasi-generasi yang memiliki ilmu pengetahuan
yang tinggi mampu mengolah sumber daya yang ada, dan pengusaha-pengusaha di
daerah Papua tidak harus orang non pribumi lagi, melainkan warga asli Papua.
Sehingga warga pribumi bukan hanya menjadi pegawai saja tetapi bisa membuka
usaha dengan mengandalkan sumber daya yang melimpah secara bijak dan membuka
peluang pekerjaan yang lebih banyak lagi, dengan demikian perekonomian di Papua
semakin lama akan semakin membaik. Perhatikanlah pendidikan anak Papua, jangan
hanya mengambil apa yang menjadi kekayaan Papua tanpa membangun pendidikan yang
berkualitas dan merata. Anak-anak Papua
juga generasi bangsa Indonesia. Kapan negeri ini membangun pendidikan di
Papua seperti di Pulau Jawa? Kapan negeri ini membangun jalan beraspal di
seluruh pelosok Papua? Sangat disayangkan sekali pulau yang sangat kaya ini
begitu sulit untuk diakses lewat jalur darat. Walaupun sudah 70 tahun Indonesia
merdeka dan 49 tahun Freeport menikmati kekayaan Papua. Beruntung sekali jika
ada anak yang bisa bersekolah karena ribuan anak Papua tidak bisa menikmati
pendidikan formal, selain itu sekolah di Papua tidak menyentuh daerah pelosok.
Langkah-langkah yang ditempuh untuk meningkatkan kesejahteraan
ekonomi masyarakat Papua harus terus mengupayakan terwujudnya prinsip-prinsip
yang diamanatkan oleh UUD 1945. Pengembangan ekonomi masyarakat Papua yang
dilakukan Pemerintah Provinsi Papua juga diharapkan mampu mengangkat derajat
kesejahteraan masyarakat ke tingkat yang berkualitas dan kesejahteraan ekonomi
yang lebih baik. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Biak Numfor nampaknya masih
perlu memberikan perhatian serius terhadap peningkatan kesejahteraan
masyarakat. Itu karena diperkirakan masih ada sekitar 76% penduduk Biak Numfor
yang hidup dibawah garis kemiskinan. Wakil Bupati Kabupaten Biak Numfor
Adrianus Kafiar, SE saat dikonfirmasi membenarkan hal itu. Bahkan menurutnya,
hingga saat ini masih ada sekitar 20.000KK yang masih masuk dalam kategori
miskin. Sementara jumlah penduduk Kabupaten Biak Numfor sendiri berkisar
115.000. “Dari data yang saya tahu memang masih ada sekitar 20.000KK dalam
kategori miskin, atau sekitar 76 persen. Jumlah ini memang masih cukup besar
dan tetap akan menjadi perhatian serius pemerintah kedepan,” ujarnya kepada
Cenderawasih pos, pada tahun 2008. Menurutnya, tingginya angka kemiskinan di
Biak Numfor disebabkan karena kurangnya lapangan kerja dan pendapatan per
kapita masyarakat masih sangat kurang. Sebagian besar masyarakat mata
pencahariannya dalam bentuk bertani secara tradisional dan hanya untuk
kebutuhan keluarga. Sementara untuk dijual ke pasar masih sangat kurang.
“Memang kami mengakui potensi cukup besar namun belum bisa dimanfaatkan dengan
baik. Tentunya ini adalah tantangan dan akan menjadi perhatian serius kedepan
secara terprogram, minimal angka kemiskinan tersebut dapat dikuranngi secara
perlahan-lahan”, tandas Kafiar.
Kesimpulannya,
sebenarnya jika saja pemerintahan di Indonesia dapat menangani ketidak merataan
pendidikan di Indonesia terutama di Papua, negara Indonesia akan menjadi negara
kepulauan yang kaya raya. Sumber daya alam yang melimpah di Papua belum dapat
dimanfaatkan secara optimal karena kurangnya orang-orang yang memiliki latar
belakang pendidikan yang baik. Karena bagaimanapun, Papua termasuk bagian dari
bangsa Indonesia yang berhak untuk merasakan pembangunan seperti pulau besar
lainnya.
NAMA : EZRA TARIDA DAMERIA
FAKULTAS : EKONOMI
JURUSAN : AKUNTANSI
PRODI : D3
TUGAS MPA FE 2015
Hi....Thanks a lot. It is so worthywhile article... Makasih ya adik...
BalasHapus